Sengketa Pilkades Senibung, Belum Usai Meski Wabup Sintang Turun Tangan
24 Aug 2018
Sengketa Pilkades Senibung, Belum Usai Meski Wabup Sintang Turun Tangan

Sintang-Menyikapi  penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa di  Desa Senibung Kecamatan Ketungau Hilir  Tim Pemilihan Kepala Desa  Kabupaten Sintang hari  ini Selasa,21/08/2018 kembali melakukan  Rapat  Khusus  ke. 2  di Balai Pegodai  dipimpin Wakil Bupati Sintang Drs.Askiman,MM ,  setelah dilakukan Rapat Khusus  pada Selasa, 14/08/2018  lalu .

Dalam Rapat Khusus  ke. 2 lanjutan Pembahasan  sengketa Pilkades di Desa Senibung Kecamatan Ketungau Hilir  yang dipimpin Wakil Bupati Sintang Drs. Askiman,MM tersebut  hari  ini Selasa,21/08/2018 dihadiri Kabag  Hukum Pemkab Sintang Herkulanus Roni,SH,  Plt  Kepala Dinas Pemberdayaan  Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten  Sintang Hulidal, Pejabat Forkompimcam Ketungau Hilir, Forkopimdes Desa Senibung serta para Panitia Pilkades.

Menurut  Wakil Bupati  Sintang Drs.Askiman,MM , rapat yang dibahs  hampir sekitar dua jam  hari  ini ternyata Pihak Panitia Pilkades Desa Senibung Kecamatan  Ketungau Hilir  belum membawa  beberapa bukti lengkap” dan hanya membawa  Bukti  berupa berita Acara Pilkades, namun belum  membawa bukti lain  seperti surat suara untuk dapat mendukung pembuktian  dalam rapat  khusus Pilkades  yang dilakukan hari ini, sehingga kita belum  bisa mengambil sebuah keputusan”.

Rapat  Sengketa Pilkades di Desa Senibung yang di bahas  hari ini Selasa,21/08/2018 di  Balai Pegodai  Rumah Jabatan Wakil Bupati Sintang,  Menurut  Wakil Bupati Sintang Drs. Askiman.MM,  terpaksa ditunda  dan disepakati lagi  akan dilanjutkan pada hari  Kamis,23/08/2018 mendatang.

Sementara itu, Menurut Kabag Hukum Pemkab Sintang Herkulanus Roni,SH,  kita dalam memberikan keputus sengeketa Pilakades  ini  tetap berpedoman pada aturan Undang-Undang nomor.6 Tahun 2014 dan  PP. nomor.43 tahun 2014 sebagai acuan  penyelesaiannya” sedanghkan  terkait  Pilkades  ini juga sudah jelas Perbup Nomor.12 Tahun. 2016 serta Permendagri  Nomor.65 Tahun 2017 semua itu sebagai acuan dalam Peraturan Pilkades.”

Herkulanus Roni  juga  menjelaskan,  dalam  Peraturan Undang Undang  Pienyelenggara Pilkades sudah  dijelaskan, apabila mereka belum memahami beberapa  peraturan dalam menyelesaian sengketa Pilkades ini , bisa dikonsultasikan ketingkat yang lebih tinggi seperti  Kecamatan  hingga ke Tingkat Kabupaten.(Eko Humas Pemkab Sintang).

RELATED POST

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pekan Raya Borneo

Video

Baliho Pekan Gawai Dayak

Regulasi

Gallery Foto